GOVERNMENT RELATIONS / rhy

Salah satu kegiatan penting yang harus dilakukan dalam aktivitas kehumasan adalah menjalin hubungan dengan Pemerintah. Dalam perspektif Humas, Pemerintah berperan penting terutama berkaitan dengan penentu kebijakan atau berbagai keputusan normatif lainnya yang mengatur kehidupan bernegara, dan kebijakan itu bisa saja mempengaruhi kehidupan dan aktivitas suatu  perusahaan/organisasi. Informasi yang diperoleh Humas, nantinya akan menjadi masukan yang sangat penting bahkan strategis, bagi manajemen puncak serta pihak lain dalam organisasi/perusahaan.

Ada banyak isu atau kebijakan yang diluncurkan Pemerintah terkait aktivitas suatu organisasi, misalkan masalah perizinan untuk membuka suatu kegiatan atau usaha, pemberian rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan eskpor impor, masalah pembayaran pajak, masalah perlindungan bagi produsen maupun para karyawan. Hal lain, misalkan yang berkaitan dengan kebijakan pensiunan, pembayaran upah terhadap tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya.

Sejalan dengan reformasi di bidang sosial dan politik di Indonesia, terjadi pergeseran kewenangan untuk beberapa aktivitas dalam bidang ekonomi dan politik, dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah. Peran Pemerintah daerah menjadi semakin maksimal di bandingkan Pemerintah pusat. Situasi ini, tentu sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang terjadi di waktu lampau, baik pada era Orde Lama maupun Orde Baru.  Pada masa lampau, sentralisasi kekuasaan melekat pada Pemerintah pusat. Dewasa ini Pemerintah daerah, mulai dari Gubernur, Walikota, Bupati, hingga pada pejabat Pemerintah yang paling bawah memegang peran yang sangat besar bagi kemajuan suatu daerah. Kerap Pemerintah daerah menerbitkan berbagai kebijakan normatif, misalkan melalui Perda atau berbagai keputusan lain terkait dengan kehidupan masyarakat atau perusahaan di daerah masing-masing.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah daerah akan mengikat secara hukum semua warga masyarakat termasuk perusahaan atau organisasi yang ada di daerah tersebut. Persoalannya kemudian, apakah pengelola perusahaan yang ada di daerah atau perusahaan yang membuka cabang di daerah itu memahami semua kebijakan itu? Inilah yang menjadi masalah yang perlu diperhatikan para praktisi atau pejabat Humas pada setiap organisasi. Karena itu, para praktisi Humas harus mampu menjalin suatu relasi yang intensif,  baik dengan Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah. Relasi yang baik antara Humas dengan Pemerintah (baik pusat maupun daerah) akan turut mendukung kehidupan serta kiprah perusahaan/organisasi di tengah masyarakat.